Info Politik - Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama nantinya juga akan memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada pemerintah. Sebagai ormas Islam yang besar, NU akan tetap kritis meski banyak warganya yang menempati posisi strategis di pemerintahan.
"Nanti kita akan ada komisi qanuniyah yang akan menyoroti undang-undang pemerintah yang kita anggap tak berpihak pada rakyat. Di samping nanti ada komisi rekomendasi, ada kritik dan masukan rekomendasi," kata Ketum PBNU Said Aqil Siroj saat berbincang dengan detikcom di kantornya, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa (28/7/2015) malam.
Seperti diketahui di bangku kabinet ada Menteri Desa dan PDTT Marwan Jafar, Menpora Imam Nahrawi, Mensos Khofifah Indar Parawansa, Menristek Dikti Muhammad Nasir, dan Menaker Hanif Dhakiri, serta ada Kepala BNP2TKI Nusron Wahid yang merupakan warga NU. Kedekatan NU dengan pemerintah juga terlihat saat menggelar istigosah menyambut ramadan di Masjid Istiqlal yang dihadiri Presiden Jokowi dan jajaran Kabinet Kerja.
"Begini, ketika kita bicara Muktamar ya kita atas nama organisasi NU dan akan mengkritisi pemerintah. Barang kali menteri A, B, atau C memang warga NU, tetapi kita menyoroti pemerintah. Kita tidak pandang bulu terhadap individu. Walau banyak warga NU di pemerintahan, kita tetap kritisi!" tutur Siroj.
Mengenai kinerja para warga NU di pemerintahan, Siroj enggan bicara atas nama pribadi. Menurut dia lebih tepat dibicarakan dalam momen Muktamar yang akan digelar di Jombang, Jawa Timur beberapa hari lagi.
"Menteri siapa pun harus menerima dengan legowo karena kritikan dan masukan juga diberikan oleh para Kiai dan ulama yang tak ada kepentingan politik selain kepentingan bagaimana bangsa ini lebih berkeadilan dan hidup sejahtera," kata dia. (Sumber: detik.com)
0 komentar:
Posting Komentar